Latar Belakang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Detail Peraturan
| Jenis |
Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Institusi |
Kementerian Dalam Negeri |
| Nomor |
20 |
| Tahun |
2018 |
| Judul |
Pengelolaan Keuangan Desa |
| Ditetapkan tanggal |
11 April 2018 |
| Diundangkan tanggal |
8 Mei 2018 |
| Berlaku tanggal |
8 Mei 2018 |
| Nomor BN |
611 |
Status
Mencabut :
|
| 1. |
Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
| 2. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094). |
BACA JUGA:
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)
- Buku I Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Perencanaan Keuangan Desa
- Buku II Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Pelaksanaan Keuangan Desa
- Buku III Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Penatausahaan Keuangan Desa
- Buku IV Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Buku V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Lebih lanjut mengenai Permendagri 20 Tahun 2018 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:
Info
Perpustakaan
Agenda
Komentar
Statistik Pengunjung 
Jam Kerja 
.jpeg)
_(1)_page-0001.jpg)
.jpg)
