Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Desa diperkuat dengan sebuah sistem aplikasi yang dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah Desa menjalankan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan Desa.

Sistem aplikasi dimaksud adalah Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES. SISKEUDES dibangun dan dikembangkan atas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, SISKEUDES wajib dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penggunaan aplikasi SISKEUDES

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
   
   1. Bersama BPKP terus melakukan penyempurnaan aplikasi SISKEUDES dalam menunjang implementasi kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara utuh dan efektif.
   2. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah Desa agar dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa yang transparan, pertisipatif, dan akuntabel, serta dijalankan secara tertib dan disiplin dengan memperhatikan esensi dasar dari kebijakan pengelolaan keuangan Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
   1. Mendorong dan mengupayakan pengembangan Aplikasi SISKEUDES secara online di tingkat kabupaten/kota.
   2. Memastikan penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah Desa dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa yang transparan, pertisipatif, dan akuntabel, serta dijalankan secara tertib dan disiplin dengan memperhatikan esensi dasar dari kebijakan pengelolaan keuangan Desa.

Contoh pelaksanaan tugas Kades dan PPKD dalam alur pengajuan SPP melalui aplikasi SISKEUDES:

1. Pengajuan SPP oleh Kaur/Kasi PKA
   • Kaur/Kasi PKA meminta kepada operator SISKEUDES untuk mengisikan format pengajuan SPP untuk pendanaan kegiatan yang akan/sedang dilaksanakan PKA dimaksud.
   • Operator SISKEUDES mencetak format SPP yang telah terisi sebagaimana tersebut di atas.
   • Kaur/Kasi PKA menandatangani dan mengajukan SPP dimaksud Kepada Kades melalui Sekdes, beserta dengan kelengkapan dokumen lainnya, salah satunya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran).
2. Verifikasi SPP oleh Sekdes
   • Sekdes meminta operator SISIKEUDES untuk membuka data DPA, terutama dokumen RKA Desa, untuk memastikan bahwa pengajuan permintaan dana oleh PKA tidak melebihi dari nilai yang terdapat dalam RKA Desa yang telah disusun sebelumnya
     Sebaiknya Sekdes, Kaur/Kasi PKA dan juga Kaur Keuangan memiliki dokumen cetak DPA, sehingga tidak perlu meminta operator SISKEUDES untuk membuka data DPA setiap adanya pengajuan SPP. Khusus untuk Kaur Keuangan, perlu juga memiliki dokumen cetak RAK Desa.
   • Sekdes memeriksa dokumen pendukung lainnya
   • Sekdes menandatangani SPP setelah proses verifikasi selesai.
   • Sekdes menyampaikan SPP yang sudah ditandatangani kepada Kades untuk mendapatkan persetujuan.
3. Persetujuan pencairan Anggaran oleh KadesPersetujuan pencairan Anggaran oleh Kades
   • Kades menyetujui dengan menandatangani SPP yang diajukan oleh Kaur/Kasi PKA yang telah diverifikasi Sekdes.
   • Kades memerintahkan Kaur Keuangan untuk melakukan pencairan anggaran
   • sebesar yang tertera dalam SPP.
4. Pencairan Anggaran oleh Kaur KeuanganPencairan Anggaran oleh Kaur Keuangan
   • Segera setelah menerima SPP yang telah mendapatkan persetujuan Kades, Kaur Keuangan melakukan proses pencairan anggaran.
   • Kaur keuangan menyerahkan uang kepada Kaur/Kasi PKA dan/atau langsung kepada penyedia.
   • Dalam hal uang langsung dicairkan kepada penyedia, Kaur keuangan wajib memberikan copy bukti pencairan uang kepada Kaur/Kasi PKA. Kaur/Kasi PKA mencatat penerimaan anggaran ke dalam Buku pembantu kegiatan.
   • Kaur Keuangan meminta operator SISKEUDES membuka BKU dan buku pembantu kas umum lainnya, termasuk buku kas pembantu pajak, jika terdapat pemotongan pajak yang harus disetorkan, untuk memastikan data yang telah terinput secara otomatis saat pengisian data pengajuan SPP adalah sesuai dengan anggaran riil yang dikeluarkan.
5. Pelaporan Penggunaan AnggaranPelaporan Penggunaan Anggaran
   • Untuk kegiatan swakelola, setelah 10 hari kerja sejak uang diterima, Kaur/Kasi PKA menyampaikan laporan penggunaaan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekdes.
   • Sekdes memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan bukti yang ada. Selanjutnya, jika terdapat sisa anggaran, maka Sekdes meminta Kaur/Kasi PKA mengembalikan anggaran kepada Kaur Keuangan. Bukti transaksi diserahkan Sekdes kepada Kaur Keuangan.
   • Kuar keuangan menerima pengembalian sisa anggaran dari Kaur/Kasi PKA.
   • Kaur/Kasi mencatat pengembalian anggaran ke dalam buku pembantu kegiatan.
   • Kaur Keuangan meminta operator SISKEUDES membuka dan menginput data pengembalian anggaran ke dalam BKU dan buku pembantu kas panjar.